Pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan baik dan jauh dari kecurangan dan sengketa, apabila warga masyarakat diberikan trust bahwa penyelenggaraan pemilu dapat memberikan rasa keadilan dan berintegritas. Masyarakat, peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu, harus menghindari kecurangan dan perbuatan yang dapat menciderai penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Pengawasan pelaksaan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu dengan dibantu pengawasan oleh segenap masyarakat dan peserta pemilu untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pelaksanan pemilu. Sehingga integritas pelaksanaan pemilu dapat tercapai. Selain itu, pemberian pendidikan politik kepada masyarakat, mengakibatkan meningkatnya kesadaran berpolitik, serta adanya kesadaran pembentukan lembaga pengawas pemilu yang bersifat independen dan transparan.

Negara Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu, untuk menghasilkan pemilu yang adil dan berintegritas, sebaiknya tetap dilaksanakan oleh lembaga yang independen (pada saat ini penyebutannya Bawaslu), tetapi peserta pemilu, masyarakat, dan pemantau pemilu independen, serta semua pihak agar terlibat dalam pengawasan pelaksanan pemilu, dalam rangka meminimalisir kecurangan pelaksaan pemilu dan menghasilkan pemilu yang semakin berkualitas.

Penataan regulasi Pemilu dan Pilkada merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Melalui regulasi yang jelas, konsisten, dan adaptif terhadap perubahan zaman, berbagai tantangan seperti tumpang tindih aturan, ketidaksinkronan pelaksanaan, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir. Penataan regulasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pemilu dan pilkada, memperkuat legitimasi hasil, serta mendorong partisipasi masyarakat secara luas.

Upaya penataan ini memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, partai politik, serta masyarakat, untuk bersama-sama mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan akuntabel. Dengan penataan regulasi yang tepat, sistem pemilu di Indonesia diharapkan dapat berfungsi secara optimal dalam menghasilkan pemimpin yang mampu memenuhi aspirasi masyarakat, menciptakan stabilitas politik, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.