JUDUL SKRIPSI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) TAHUN 2019
NO NAMA NIM JUDUL
1 SYAMSUL BAHRI 23153069 Peranan Pemerintah Kota Tanjung Balai dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama (Analisis Terhadap UUD 1945 Pasal 28 E)
2 SITI HARTINA FATIMAH 23143036 Hak Pencari Suaka Politik dalam Hukum Islam
3 RIZKY CHAIRUNNISA 23141009 Analisis Pasca Keluarnya Putusan MK No.86/PUU-X/2012 tentang Hak Uji UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolahan Zakat
4 NURZANNAH Z 23143013 Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Eksistensi dan kewenangan Mahkamah Syariyyah dalam Mengadili Perkara Jinayah di Kutacane
5 LINDA SALMA SAGALA 23154105 Implementasi Perda Kota Medan No. 6 Tahun 2003 Terhadap Perlindungan Anak Terlantar di Kota Medan dalam Perspektif Fiqh Siyasah
6 DIAN FIRMANSYAH 23151001 Analisis Fiqh Siyasah Tentang Hak Recall Parpol Terhadap Anggota DPR
7 GITA THRI ASTUTI 23143016 Pandangan Abu Al-A'La Al-Maududi tentang kepimpinan Wanita
8 MUHAMMAD ABDUH 23153030 Perubahan Ketatanegaraan dari Dinasti Umawiyah ke Dinasti Abbasiyah
9 SYAHWAL RIADI 23151024 Pengaruh Kader dan Caleg Non Muslim Terhadap Efektabilitas PBB di Kab. Simalungun di Tinjau dari Fiqh Siyasah
10 WAHYU AMRI PURBA 23153034 Kedudukan Hak Pemilih Bagi Orang yang Terganggu Jiwa/Ingatan dalam Pemilih Pasca Putusan MK No. 135/PUU-XII 2015
11 MUHAMMAD MUSTAMI 23124017 Tugas, Fungsi, Wewenang DPD RI Berdasarkan UU MD3 No. 17 Tahun 2014 Dikaitkan dengan UU 1945
12 NOVINI RABIAL A'LA 23151022 Efektifitas Wilayatul Hisbah dalam Melaksanakan Kewenangan Qanun No. 11 Tahun 2002 Pasal 13 Tentang Pakaian Muslimah
13 ABDUL RAHIM 23151026 Analisis Fiqh Siyasah terhadap Peranan KPU Kab. Langkat dalam Penerimaan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jalur Perseorangan Tahun 2018
14 NASWARDIN 23153050 Persepsi Masyarakat Terhadap kepala Desa Sebagai Penggerak Politik (Studi Kasus Desa Hasang kec. Kuala Selatan Kab. Labura Tahun 2019) Perspektif Siyasah Syariah
15 ERVINA AL-AFRIANI HASIBUAN 23153045 Peran Noposo Nauli Bulung dalam Pilkada Padang Lawas Utara 2018 Ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Ulak Tano)
16 MASRUL AFANDI 23154098 Analisis terhadap Pandangan Ibn Taimiyah Tentang Menurunkan Kepala negara dengan Kekerasan dan Aktualisasi di Indonesia
17 MUHAMMAD PADRI MUSAN 23154106 Fungsi Pengawasan Inspekturat Daerah Kab. Aceh Tenggara dalam Menjalankan Otonomi Daerah Menurut PP. NO. 12 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah
18 MUHAMMAD APRIANDI 23143028 Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mandailing Natal dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Masyarakat Menurut Politik
19 YUSNITA ASRINA SARI HARAHAP 23154112 Larangan Pengurus Parpol Mendaji Anggota DPD (Studi Analisis Putusan MK No. 30/PUU/XVI/2018
20 FASIAL HARRIYADI BIMANTARA HARAHAP 23141012 Implementasi Zakat Profesi Dikalangan Aparatul Sipil Negara Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengolahan Zakat (Studi Kantor wilayah Kemenag SU)
21 MURSAL POHAN 23153058 Tanggung Jawab Presiden dalam Pemberian Gerasi Kepada Tahanan di Indonesia (kajian HUKI)
22 AMRAN 23124004 Peranan Komisi Pemilihan Independen (KPI) Aceh Singkil dalam Mensosialisasikan Pemilihan Umum Kepada Penyandang Disabilitas Grahita Tahun 2019 (Analisis Siyasah Tanfidziyah Syariah)
23 ALI MUDDIN USMAN 24151002 Degredasi Silara Partai Bulan Bintang pada Pemilu Legislatif Kota Medan Tahun 2014
24 BAINI JARNILA 23153065 Realisasi Tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kampung (Analisis Qanun Kab. Aceh Singkil No. 4 Tahun 2018 tentang BPK)
25 SITI MASITHAH BATUBARA 23154049 Implementasi Perda Kab. Labuhan Batu No. 8 Yahun 2011 tentang Pengolaan Sampah dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kec. Rantau Selatan)
26 DESI ARIANI SIREGAR 23153067 Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Bappeda dalam Perencanaan Padang Lawas Utara
27 SITI MUALIMAH KIRANI 23151016 Pandangan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 28 Ayat 2 Tentang Ajaran kebencian / Hates Peech)
28 QUWWATUL KAMILAH ABKHO LUBIS 23151007 Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Kampanye Calon Anggota Legislatif di Kota Medan (Studi Analisis Pileg Kota Medan Tahun 2019)
29 NAURAH NAZIFAH 23154100 Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ( Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)
30 TRI VANY MAULIDAN 23151009 Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2022 Tentang Berbusana Islami Dikota Langsa
31 MUHAMMAD ANWAR  23151021 Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu pemilihan Legislatif di Kabupaten Mandailing Natal
32 FRISKA ANDIKA HAMDANI 23141020 Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Studi terhadap Putusan Komisi pemilihan Umum Bo. 46/PL.03.2-KPT/2017/KPU-KAB/11/2018 dalam Fiqh Siyasah
33 PUTERA CHAIRUL HADY SIREGAR 23151005 Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Eksistensi Panitia pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu-LN) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019(Studi Kasus Panwaslu LN Kuala Lumpur)
34 DWI ANDIKA 23153038 Peran  Rakyat Genap Mufakat dalam Pembentukan Peraturan atau Qanun Kampung Menurut Qanun Aceh Tengah Pasal 58 No.4 Tahun 2011 Tentang Pemerintah Kampung (Stusi Kasus Kampung Despot Linge Kec. Linge Kab. Aceh Tenggara)
35 INTAN SURYANI 23154011 Syarat Menjadi kepala Desa Sebatang kec. Gunung Meraih Kab. Aceh Singkil Terhadap Implementasi (Analisis UU No. 6 Tahun 2016
36 FITRI SURYANI SIHOMBING 23153051 Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan KPU Terkait Hak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang Meninggal Dunia pada pemilihan Umum 2019 (Studi Kasus di Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor)
37 HAMIDAH LEBONG 23153061 Fungsi Pengawasan Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Qanun Nangroe Aceh Darussalam (NAD) No. 11 Tahun 2002 Pasal 8 Ayat 1 tentang Sholat Jumat di Kab. Aceh Singkil
38 EVA FAUZIAH 23144004 Tugas Pokok dan Fungsi Kepimpinan Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Hinai Kanan Kec. Hinai Kab, Langkat)
39 RIO PURNOMO AJI 23154114 Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik di Kota Medan
40 RINI TANJUNG 23153052 Kinerja Aparatur Negara dalam Pelayanan Masyarakat Menurut UU No. 5 Tahun 2014 (Studi Kasus Kec. Sorkam Barat Kab. Tapteng di Tinjau dari Kajian Fiqh Siyasah
41 YULIA SIMAMORA 23153074 Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peranan Bawaslu Dalam Mengawasi Peserta pemilihan Presiden di Tapteng Tahun 2019
42 HAFIFAH AMINI 23153060 Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Medan (Analisis Perda No. 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Peralatan Parkir
43 MARIO SIPAHUTAR 23154118 Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskis Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskis di Kota Rantau Prapat dalam perspektif Fiqh Siyasah
44 ANANDA AGUNG PERDANA 23153032 Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Melayani Masyarakat di Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan (Tinjauan Siyasah Syariah Terhadap UU No. 5 Tahun 2014)
45 MUHAMMAD KHAIDIR 23141014 Analisis Fiqh Siyasah Tentang Kerja Sama Pemerintah Desa dan BPD dalam melaksanakan Pembangunan Desa (Studi di Desa Bandar Sono Kec. Nibung Angus Kab. Batu Bara)
46 RICARD HARIS HASIBUAN 23154108 Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Membangun Desa di Desa Pematang kecamatan NA IX-X Kab. Labura 
47 ANANDA SASKIA PUTRI 23151014 Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan BPD di Nagori Dusun Ulu Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun Periode 2019/2024
48 IMAMUL HAKIM 23153081 Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Perda Kota Medan No. 4 Tahun 2014 dalam Mengawasi Usaha Panti Pijat (Studi Kasus Kec. Medan Timur Kota Medan)
49 AHMAD RIDWAN RANGKUTI 23143056 Peran Tokoh Adat dalam Pemilihan Kepala Desa Huta Tinggi Kab. Madina Ditinjau dari Fiqh Siyasah
50 NINDYA DESVIANA RIZQI 23153071 Peran kepala Daerah dalam Menegakkan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Kab. Bener Meriah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus pada Kantor Dinas Kependududkan dan Catatan Sipil)
51 SANDIKA 23153054 Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa menurut UU. No. 6 Tahun 2014 (Tinjauan Siyasah Maliyah di Desa Biak Muli Kec. Bambel Kab. Aceh Tenggara
52 AGUS SALIM 23134060 Peran Penegak Hukum Terpadu dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pemilu Pencoblosan di Bawah Umur pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kab. Madina Analisis Siyasah Syariah)
53 TAUFIK 23134061 Implementasi Permendes PDTT No. 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Tinjau dari Siyasah Syariah (Studi Desa Hutabargot Lombang Kab. Madina)
54 FUJI S.M BAKO 23134039 Gagasan Calon Independen dalam Pemilu Presiden dan Wapres dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia di Tinjau dalam Perspektif Fiqh Siyasah
55 M. ADNAN LUBIS 23133014 Dinamika Partai Islam di Wilayah Minoritas Muslim (Studi di Kab. Karo SU)
56 IMAM BUKHORI 23153055 Implementasi Perbup No. 6 Tahun 2015 dalam Penerbitan tempat Hiburan di Tinjau dari Siyasah Syariah (Studi Kasus di Kota Penyabungan Kab. Madina)
57 WAHYUDI ARIANJA SELIAN 23153042 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Uqubat Cambuk di Lembaga Pemasyarakatan / Rutan / Cabang Rutan (Analisis Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Sinayat)
58 MUHAMMAD IQBAL SAJALI SIREGAR 23153037 Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 78 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pembangunan Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang)
59 HERI PURNOMO SIDDIQ 23154099 Analisi Fiqh Siyasah Mengenai Hak Aksebilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Sarana dan Prasarana Umum Sesuai Dengan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas  (Stud di UIN SU)
60 MAHFUD MARBUN 23133044 Pandangan Hasan Al-Banna Terhadap Loyalitas (Keaatan Rakyat Terhadap Pemimpin)
61 SUKMA PRANOTO SANTOSO 23144001 Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat (Studi di Desa Jati Mulyo Kec. Penggajahan Kab. Serdang Bedagai)
62 MUHAMMAD FAHRIZAL 23143033 Netralitas Kepala Desa dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Tinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Penyabungan Kab. Mandailing Natal)
63 AL-FIRDAUS 23144405 Analisi Fiqh Siyasah Terhadap Peran Tokoh Masyarakat dalam memilih Kepala Desa di Desa Sei Mentaram kecamatan Nibung Hangus Kab. Batubara
64 AL AZHAR SIMAMORA 23143048 Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis (Studi Kasus Kota Medan)
65 ARIF WIBOWO SARAGIH 23153046 Peran Pemerintah Daerah dalam Menyikapi Pengguna Jalan Sebagai Tempat Berdagang Menurut UU Nomor 38 Tahun 2004 (Studi Kasus Kota Pangkalan Brandan di Tinjau dari Kajian Fiqh Siyasah)
66 MUHAMMAD AZHARI MARPAUNG 23154109 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Hukum Tata Negara Islam (Sulthah Qadhaiyah)
67 SYAHRI ARMA YANTHI 23153059 Implementasi Pengupahan Cuti Melahirkan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan di Tinjau dari Fiqh Siyasah
68 MUHAMMAD NAUFAL AKBAR HASIBUAN 23154092 Pembatasan Hak Warga Negara dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Tinjau dari Fiqh Siyasah Dusturiyah
69 MUHAMMAD KHAIRUL ZAIM BIN ABDUL RAHMAN 23154112 Peran Pimpinan Kerajaan Malaysia Terhadap Menteri Besar Pahang di Tinjau dari Fiqh Siyasah
70 ZAHRUL LUTFI S 23153039 Peran Nakdatur Ulama dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi Kasus di PWNU SUMATERA UTARA)
71 SYAHNAN AFRIANSYAH 23153032 Kedudukan Tim Bupati Untuk Mempercepat Pembangunan (TBUPP) dalam Menanggulangi Masalah Sosial dan kemiskinan di Kab. Batubara di Tinjau dari Hukum Tata Negara Islam
72 MUHAMMAD RIDHO PARDOSI 23154101 Eksistensi Konsep Ika Bina En Pabolo di Kab. Labuhan Batu dalam Menjalankan Roda Pemerintahab pada Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pemngelolahan Sampah Tinjauan Siyasah Syariah
73 ANDRI ISMAIL PUTRA 23133033 Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Tambang Emas (Studi Kasus Desa Aek Garingging Kab. Mandailing Natal)
74 REYDHO PANGESTU 203162063 Implementasi Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolahan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Tinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Deli Di Kec. Medan Barat Kab. Kota Medan)
75 RUDI RAMANSYAH 23132023 Implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) No. 37 Tahun 2017 Tentang Tugas Fungsi, Uraian, Tugas, dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumut di Tinjau dari Siyasah Syariah (Studi Kasus Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanana Kab. Labuhan Batu Selatan)
76 M. ADIL MAULANA ISHAR 23153085 Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Polrestabes Medan dalam Pengamanan Demonstrasi di Kota Medan Berdasarkan Peraturan kepolisian Nomor 9 Tahun 2008
hd porn