JUDUL SKRIPSI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) TAHUN 2018
NO NAMA NIM JUDUL
1 LUKMAN HAKIM BAKO 23123036 Upaya Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam Mencegah Praktek Money Politik pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 (Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah)
2 PARLUHUTAN HARAHAP 23133036 Persepsi Masyarakat tentang Praktek Money Politik pada Pilkades Tahun 2014 di Desa Batang Baruhar Jae Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara (Studi Desa Batang Baruhar Jae Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara)
3 IHSANUL TAUFIQ 23105014 Pergeseran Peran Al-Jamiyatul Washliyah dari Keagamaan Kepada Politik
4 DESY DAYANTI 23144002 Demokrasi Terpimpim Menurut Pemikiran Idham Chalid
5 NYAK ADAN 23134051 Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kab. Aceh Singkil
6 DINDA DEWANI SIREGAR 23143010 Transpormasi Syariat Islam ke Hukum Nasional (Studi Pemikiran Yasria Ihza Mahendra)
7 WAHYUNI QURRATA AINUN 23143036 Pendataan Kekayaan Pejabat Negara pada Masa Umar Ibn Khattab dan Relevasinya dengan Konteks Keindonesiaan
8 AYU DWI SYAHPUTRI HUTASUHUT 23144017 Penggunaan Bahasa Agama Untuk Kepentingan Politik (Studi Pemilihan kepala Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Periode 2016-2022)
9 DASRI 23133004 Peran Wilayatul Hisbah dalam Menegakkan Berbusana Islam di Kab. Aceh Singkil (Analisis Qanun Provinsi Naggro Aceh Darussalam No 11 Tahun 2002 Pasal 13
10 FEBRI SYAHPUTRA 23141015 Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan  Perjalanan Ibadah Umrah di Kota Medan (Studi Kasus PT. Arminareka  Perdana Cabang Medan)
11 RACHMAD AL-FAJAR LUBIS 23143014 Pemanfaatan Masjid Untuk Kepentingan Politik Praktis (Studi tentang Pandangan BKM di Kelurahan Sei Agul Kec. Medan Barat)
12 SAIDINA HAMZA 23144009 Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Terhadap Penambahan Kolom Kepercayaan di Kartu Tanda Pendududk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Analisis Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan)
13 MUHAMMAD IHSAN SYAHPUTRA 23143049 Implementasi Qanun Aceh No.13 Tahun 2003 tentang Maisir di Tapaktuan Aceh Selatan dalam Mencegah Perjudian
14 TARMIZI TAHER SAGALA 23123056 Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Pemerintahan Desa Kampung Masjid Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhan Batu Utara (Tinjauan Fiqh Siyasah)
15 MAWAR DIYAH SIMAIBANG 23144013 Perbandingan Undang-Undang Pemilu di Indonesia dan Pandangan Al-Farabi Mengenai Syarat Pemilihan kepala Negara
16 SEPTI NURAIDA NASUTION 23144011 Analisis Hukum Pengangkatan Wizarah (Menteri) dalam Sistem Pemerintahan 
17 AHLIL AZHARI HASIBUAN 23143040 Hak Konstitusional Partai Politik Untuk Melancarkan Bakal Calon pada Pemilihan Gubernur di Sumatera Utara (Studi Perspektif Fiqh Siyasah)
18 AHMAD ANNIZAR 23141001 Analisi Siyasah Syariah terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kotasan kec. Galang Kab. Deli Serdang
19 M. RIDHO NASUTION 23141004 Kebijakan Partai Politik Islam (Partai Keadilan Sejahtera / PKS) pada Pilkada 2015-2020 di Kab. Labuhan Batu Studi Kasus Kab. Labuhan Batu)
20 REZA SURYA PRANATA 23141002 Memilih Pemimpin Non Muslim dalam Pandangan Masyarakat Desa Kandangan Kec. Pematang Bandar (Analisis Pilkada Kabupaten Simalungun Tahun 2010)
21 IRMA YANITA LUBIS 23144012 Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 Pandangan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Siswa-Siswa Swasta Prayatna medan)
22 ZAINUN AKBAR 23144015 Konsep Meraih Kekuasaan menurut Machivelli (Studi Kasus Pilkada Aceh Tenggara 2017)
23 ASHARI RAMADHAN 23144008 Pemakzulan Presiden dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif (Studi Kasus Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid)
27 RIVAI A.R. DANI 23114025 Peran Partai Politik Islam dalam Proses Legislasi Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi Masa Pemerintah BJ Habibie)
28 RAYNALDI CHISARA LUBIS  23141005 Proses Pembentukan Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDTA) di Kota Medan (Studi DPRD Kota Medan)
29 IHSAN HAMDI ARMAYUDA SIREGAR 23143015 Analisis Fungsi Partai Politik Islam dalam Menerima Aspirasi Masyarakat Muslim (Studi DPC PPP Labuhan Batu
30 LOLI ANGGITA SARAGIH 23143015 Pandangan Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kab. Serdang Bedagai Periode 2014-2019 terhadap Hak Politik Perempuan
31 MUHAMMAD HISYAMSYAH DANI 23141007 Fatwa MUI Sumatera Utara Terkait Polemik Hukum Menutup Jalan Untuk Keperluan Hajatan Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
32 ABDUL AZIZ ZAINI 23143050 Hak Politik Non Muslim di Kabupaten Aceh Tenggara
33 ELVI JUNISA 23141017 Peran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie dalam Menegakkan Hukum Syariat (Studi Kasus Pelanggaran Khalwat)
34 HERU PRAYUDA PUTRA 23143009 Peran Pemerintah Kab. Asahan dalam Penerapan Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Asahan (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Asahan)
35 JUNITA KURNIA RAHMAH NASUTION 23141016 Pendapatan Pajak Daerah dalam Mendukung Pembangunan Daerah (Studi Pandangan Ulama Ormas Muhammadyah di Kota Medan Mengenai Pajak Daerah dari Sumber yang tidak Halal)
36 AGUNG PANGESTU RAHMAH DR 23141008 Tinjauan Fiqh Siyasah Syariah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar)
37 ASRINA ULINA BANCIN 23141011 Analisis Fiqh Siyasah tentang Fungsi Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Terhadap Anggaran Pendapatan Daerah (DPRD) Studi DPRD Kab. Dairi
38 BUDI MAJU 23143055 Peran Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Organisasi Pemuda dalam Kontestasi pemilihan Kepala Desa, Desa Mahato 2017 (Studi Kasus Desa Mahato Kab. Rokan Hulu Provinsi Riau)
39 SELVIANA SARI 23144010 Pandangan Siyasah terhadap pemilihan kepala Negara (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-IX/2013)
40 FARIDAH HANUM 23143007 Analisis Fiqh Siyasah Tentang kedudukan Dewan Perwakilan Daerah RI (DPRD RI) dalam Tata Negara Indonesia
41 LIA SUZUYA 23143026 Hubungan Islam dan Negara dalam Negara Pancasila (Analisis Pemikiran Munawir Sadzali)
42 MUHAMMAD AZMI 23143003 Analisis Siyasah Syariyah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
43 NURSITA PRIMADONA NASUTION 23143022 Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 Syawal di Indonesia
44 DITA PUTRI 23143024 Konsep Kebebasan Beragama dalam Islam Pandangan Abu Bakar Asshidiq dan Prakteknya di Indonesia Era Reformasi
45 RAHMAT SALEH RAMBE 23141006 Implementasi Zakat Profesi Advokat Muslim di Kota Medan (Studi Kasus DPC Peradi Kota Medan)
46 FARIDA HANUM 23143005 Kewenangan Dewan PD dalam Mengevaluasi Perda Menurut UU No. 2 Tahun 2018 Dalam Konteks Fiqh Siyasah
47 EDY SANJAYA SITEPU 23143005 Peran PKS dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 2015 (Studi Analisis dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Terhadap Masyarakat Desa Hasang Kec. Kualah Selatan Labura Tahun 2016)
48 EVA PUSPITA SYATMIKO 23143047 Tinjauan Siyasah Terhadap Penerapan Sistem Presidential Thresold di Indonesia (Analisis UU No. 7 Tahun 2017)
49 ELISYAFITRI YANI HARAHAP 23143002 Analisis Fiqh Siyasah Tentang Pola Kepemimpinan Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat (Studi Desa Saya Kec. Besitang Kab. Langkat)
50 AISYAH NASUTION 23143045 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Harta Negara dalam Islam (Perbandingan terhadap Dana Desa Berdfasarkan PP No. 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN)
51 SARAH SUNDARI 23143008 Analisis Yuridis Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 Tentang Calon Anggota legislatif Mantan Narapidana (Pandangan Dosen Fasyih UIN SU)