JUDUL SKRIPSI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) TAHUN 2017
NO NAMA NIM JUDUL
1 RIZKY MAULINA 23133022 Kajian Hukum Islam tentang Peranan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Keejahteraan (Studi desa Lubuk Kasih Kec. Berandan Barat Kab. Langkat)
2 JAMADUN SILALAHI 23133012 Peran organisasi Masyarakat dalam Perpolitikan Pilkada Bupati Tahun 2013 di Kab. Dairi (Studi Analisis Organisasi IKPPI)
3 HAKIM SAPUTRA 23133009 Strategi Dinas Syariah Islam dalam mencegah Khamar dan Judi di Kota Subussalam
4 GATOT TEGUH APRIANTO  23131008 Efektifitas Pelaksanaan Pasal 57 Ayat 3UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan)
5 IQBAL DWI SYARIANSAH 23133010 Peran politik Tuan Guru Terekat Naqsabandiyah di Kab. Langkat (Studi Penelitian Tuan Guru Sykh Haji Hasyim Al-Syarwani)
6 SAHRIANI NASUTION 23133024 Kedudukan Mui di Tinjau dari Persfektif Fiqh Siyasah (Studi Terhadap Putusan MUI Sebagai Pemberi Fatwa)
7 IFRON FITRIA 23134041 Konsep Menghidupkan Tanah Mati Menurut Imam Abu Hanifah
8 IBNU ARIF HIDAYAT LUBIS 23124008 Pelaksanaan Kab. Deli Serdang dalam Menangani Retribusi Pelayanan Parkir (Analisis Perda  No. 2  Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Pendapat Imam Syafi'i
9 SUFRIANI 23133025 Kebijakan dalam Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz
10 AINA SALSABILA  23133003 Pertimbangan Hakim Mahkamah Syariah dalam Memutus hukuman Cambuk Bagi Non Muslim Sebagai Pelaku Tindak Pidana Khamar di Aceh
11 WEYDA NOVIA 23133029 Hak Mantan Narapidana Untuk di Pilih dalam Pemilihan kepala Daerah
12 FAUZA 23133007 Hak Kekebalan Diplomatik Menurut Asy Syaibani dan Hukum Internasional
13 ULFA MARDIAN 23133028 Pemikiran Politik Tengku M. Daud Beurueh Tentang Konsep Negara Islam Aceh
14 DEDI WANSYAH SOLIN 23133005 Peran Lembaga Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Singkil dalam Peningkatan Prestasi Masyarakat dalam Pemilu Presiden Tahun 2014Terkait Fatwa MUI Tentang Golput
15 RAYAHU MANDA SARI 23134053 Analisi Pemikiran Ayatullah Khoemeini Tentang Konsep Pemerintahan Demokrasi
16 PUTRI SUMARNI 23134052 Kebijakan Umar Bin Khattab Tentang Sistem Pengangkatan Pejabat Negara 
17 ABDUL KARIM HASIBUAN 2313002 Pelaksanaan Ekonomi Daerah pada Pemerintahan Desa Sungai Korang Kec. Hutaraja Tinggi (Tinjauan Fiqh Siyasah)
18 RIZKI DWI PRAYOGI 23134056 Pendistribusian Zakat Mal Baznas Sumut (Analisis UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat)
19 MUHAMMAD FACHRORROZI 23134049 Penyebab Terjadinya Angka Golput di Kalangan Masyarakat Kota Medan pada Pemilihan Walikota /Wakil Wali Kota Tahun 2015
20 SYAFRIZAL 23123054 Demokrasi dalam Konsep Ashabiyah Ibn Khaldun
21 FATTAQUN 23131006 Kontribusi Partai Politik Lokal dalam Mewujudkan Demokrasi di Aceh
22 ABDUL FATTAH 23133001 Peran Baznas dalam Melaksanakan UU Zakat No. 23 Tahun 2011 Tentang Upaya Penanggulangan Kemiskinan (studi Kasus Baz Lubuk Pakam)
23 IHSAN KAMIL 23134042 Peran Panitia Pengawas dalam Upaya Meminimalisasi Konflik Horizontal Antar Peserta Pemilihan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah di Kab. Aceh Singkil Tahun 2013
24 MUHAMMAD CHOIRI 23133048 Konstitusi Negara Ideal menurut Pemikiran Abu A'La Al-Maududi
25 MUHAMAMD EFENDI HARAHAP 23133054 Implementasi Terhadap Pasal 39 Ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perceraian di Pengadilan di Desa Gunung Manaon Kec. Simanganbat Kab. Paluta
26 PARLAGUTAN LUBIS 23122044 Kepercayaan Masyarakat Muslim Terhadap Partai Politik Berasaskan Islam 
27 ZULFIKRI LUBIS 23133030 Peranan Liqa Sebagai Sarana Pendidikan Politik / Studi Terhadap DPD PKS Kota Medan
28 MAHFUD MABRURI 23133044 Rangkap Jabatan Sebagai Ketua Parpol dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
29 PARLAHUTAN HARAHAP 23133018 Peran kepala Desa dalam Menjalankan Peraturan Menteri Keuangan NO. 49/PMK.07/2016, Tentang Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Batang Batuhar Jae, Kec. Padang Bolak, Kab Padang Bolak)
30 RATU SULIANA HARAHAP 23133054 Partisipasi Publik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Desa Gonting Sulu Tahun 2016 Kec. Khurinak Kab. Padang Lawas SU
31 AIDA SYAFITRI RAMLI 23134032 Persepsi Mahasiswa Terhadap kepemimpinan Kepada Daerah Non Muslim (Suatu Kegiatan Siyasah Syariah Terhadap Kepemimpinan Bupati Simalungun)